))
Polemik Tunjangan Rumah Dinas Anggota DPR Capai Puluhan Juta Perbulan
Manage episode 444319282 series 3127068
Contenu fourni par KBR Prime. Tout le contenu du podcast, y compris les épisodes, les graphiques et les descriptions de podcast, est téléchargé et fourni directement par KBR Prime ou son partenaire de plateforme de podcast. Si vous pensez que quelqu'un utilise votre œuvre protégée sans votre autorisation, vous pouvez suivre le processus décrit ici https://fr.player.fm/legal.
Sebanyak 580 wakil rakyat telah dilantik dan menduduki kursi di DPR RI periode 2025-2029. Dari 18 partai politik yang mengikuti Pemilu 2024, KPU menetapkan 8 partai yang memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, Demokrat, NasDem dan PKS.
Tapi, di awal masa jabatannya, uang tunjangan rumah dinas yang akan mereka terima menjadi perbincangan netizen +62.
Rencana penghapusan fasilitas rumah dinas DPR dan menggantinya dengan uang tunjangan rumah ini tertuang melalui surat Sekretariat Jenderal DPR pada 25 September lalu.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar beralasan, rumah dinas anggota DPR yang selama ini digunakan sudah tidak layak kondisinya. Kata Indra, tak jarang anggota DPR RI mesti merogoh koceknya sendiri untuk biaya perbaikan. Kalau rumah dinas dipertahankan, Indra menyebut anggaran perbaikannya akan lebih besar.
Untuk besaran tunjangan yang akan digelontorkan, Indra belum memiliki angka pasti. Tapi usai meninjau rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata, Indra menyebut kalau anggota DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten, kota saja, uang perumahannya sebesar Rp 40 juta, Rp 50 juta. Jadi, dimungkinkan angkanya lebih besar untuk di Jakarta
1558 episodes
Partager
