Eps. 17: Urus Izin Usaha Itu Mudah

Hukumonline Podcast

18:09

HR is no longer just about managing people—it’s about shaping the future of work. Jens Baier, BCG’s HR transformation expert, discusses how AI and shifting employee expectations are forcing companies to rethink talent strategies. From re-recruiting to upskilling employees, HR must adapt to a rapidly changing landscape. Learn More: Jens Baier: https://on.bcg.com/41ca7Gv BCG on People Strategy: https://on.bcg.com/3QtAjro Decoding Global Talent: https://on.bcg.com/4gUC4IT…

il y a 4 ans 37:00

MP3•Maison d'episode

COVID-19 seolah-olah ‘memaksa’ sebagian masyarakat untuk memutar otak bagaimana bisa bertahan hidup di kondisi seperti ini. Contoh salah satunya, mereka mencoba membuka bisnis baru dengan mengandalkan kekuatan sosial media yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk menambah penghasilan. Tapi, apakah bisnis berbasis online semacam ini juga memerlukan izin? Lalu potensi-potensi bisnis apa yang banyak digeluti di masa pandemi seperti ini?

Bersama dengan Legal Editor Hukumonline Bernadetha Aurelia dan CEO Easybiz Leo Faray Tody, mari dengarkan obrolan tentang hal-hal terkait legalitas dan perizinan untuk memulai bisnis di masa pandemi.

Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum.

Highlights episode ini yang perlu kamu tau:

Peluang membuka bisnis di saat pandemi (00:49)
Jenis bisnis yang sedang trend (04:17)
Hal yang perlu kamu perhatikan saat membuka bisnis (06:14)
Jenis badan usaha untuk UMKM (11:20)
Insentif pemerintah untuk memuali bisnis (13:40)
Regulasi mendirikan klinik dokter kerja sama dengan BPJS (15:43)
Mendirikan PT bersama pasangan suami/istri (18:00)
Bisnis yang ‘pas’ saat pandemi (22:34)
Protokol kesehatan untuk mendirikan usaha saat pandemi (25:17)
Akibat berbisnis ngga punya izin (27:02)
Pentingnya mengurus izin usaha (29:14)
Regulasi-regulasi bagi UMKM (31:52)

34 episodes

Eps. 17: Urus Izin Usaha Itu Mudah

Hukumonline Podcast

published il y a 4 ans

MP3•Maison d'episode

Bersama dengan Legal Editor Hukumonline Bernadetha Aurelia dan CEO Easybiz Leo Faray Tody, mari dengarkan obrolan tentang hal-hal terkait legalitas dan perizinan untuk memulai bisnis di masa pandemi.

Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum.

Highlights episode ini yang perlu kamu tau:

Peluang membuka bisnis di saat pandemi (00:49)
Jenis bisnis yang sedang trend (04:17)
Hal yang perlu kamu perhatikan saat membuka bisnis (06:14)
Jenis badan usaha untuk UMKM (11:20)
Insentif pemerintah untuk memuali bisnis (13:40)
Regulasi mendirikan klinik dokter kerja sama dengan BPJS (15:43)
Mendirikan PT bersama pasangan suami/istri (18:00)
Bisnis yang ‘pas’ saat pandemi (22:34)
Protokol kesehatan untuk mendirikan usaha saat pandemi (25:17)
Akibat berbisnis ngga punya izin (27:02)
Pentingnya mengurus izin usaha (29:14)
Regulasi-regulasi bagi UMKM (31:52)

34 episodes

Tous les épisodes

1
Eps. 34: Faktor-faktor Penyebab Lamanya Pemberesan Pailit (Part 2) 27:34

il y a 3 ans27:34

27:34

Part 2 obrolan bareng Kurator sekaligus Managing Partner DSLC, Rizky Dwinanto, S.H., M.H., M.M. tentang proses pemberesan pailit yang memakan waktu bertahun-tahun lamanya hingga semua kreditur mendapatkan haknya bisa kamu dengarkan versi audio dan tonton video YouTube di channel Klinik Hukumonline. Obrolan ini dipandu oleh Legal Editor Hukumonline, Bernadetha Aurelia Oktavira. Please enjoy the podcast! Ini highlights topik untuk mempermudah kamu: Lamanya proses pemberesan pailit (01:00) Ideal batas waktu pemberesan pailit (04:56) Harta pailit tidak cukup untuk kreditur (06:20) Akibat hukum Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 (12:28) Ketentuan isi proposal perdamaian (18:28) Urgensi revisi UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU (20:52) Pemahaman konsep kepailitan untuk debitur dan kreditur (23:39)…

1
Eps. 33: Debitur Jatuh Pailit, Kreditur Harus Lakukan Ini! (Part 1) 33:03

il y a 3 ans33:03

33:03

Hadir dengan konsep baru, #HukumonlinePodcast kini tersedia 2 versi yaitu audio Podcast dan video YouTube di channel Klinik Hukumonline . Kurator sekaligus Managing Partner DSLC, Rizky Dwinanto, S.H., M.H., M.M. dalam episode ini menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh kreditur pada saat debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Dipandu oleh Legal Editor Hukumonline, Bernadetha Aurelia Oktavira, please enjoy the podcast! Ini highlights topik untuk mempermudah kamu: Jenis-jenis kreditur dalam hukum kepailitan (05:30) Hak mengeksekusi jaminan bagi kreditur separatis (11:33) Hal-hal yang perlu dilakukan kreditur saat debitur dinyatakan pailit (14:10) Pembagian harta debitur pailit ke kreditur (20:24) Transparansi daftar piutang kreditur (26:16) Sita pailit vs. sita pidana, mana yang didahulukan? (27:46)…

1
Eps. 32: Ragam Pilihan Karir Hukum dan Skill yang Wajib Dipunyai S.H. 47:28

il y a 3 ans47:28

47:28

Masih galau menentukan tujuan karir setelah menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.) banyak dirasakan orang. Mungkin ada yang sudah mantab menekuni dunia lawyer, menjajal mendaftar legal department suatu perusahaan, menunggu pembukaan seleksi hakim, atau ada juga langsung lanjut S2. Semua punya jalan hidup masing-masing. Namun setidaknya ada beberapa skill yang harus dipunyai para lulusan S.H. Managing Partner Magnus Law Office, Pascal A. Hutasoit membeberkan berbagai pilihan karir hukum dan skills yang wajib dipunyai bersama dengan Legal Writer Hukumonline, Erizka Permatasari. Please enjoy the podcast! Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum. Ini highlights topik untuk mempermudah kamu: Pilihan karir lulusan S.H. (03:37) Kerja dulu atau langsung S2? (06:57) Skill khusus yang wajib dipunyai lulusan S.H. (15:48) Tips berkarir sebagai lawyer (23:37) Kalau ngga punya relasi lawfirm (30:25) Jadi mahasiswa kupu-kupu (34:11) Kerjaan lawyer apa saja? (36:47) Yang dikerjakan in house lawyer (38:39) Pentingnya Bahasa Inggris untuk lawyer (40:35) Kepercayaan klien (43:28) Magang di Magnus Law Office (45:50)…

1
Eps. 31: Dirjen Dukcapil Tawarkan Kemudahan Urus Dokumen Kependudukan 58:38

il y a 3 ans58:38

58:38

Kabar baik dari Dirjendukcapil! Seiring berkembangnya teknologi dan meluasnya digitalisasi, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam berbagai hal. Salah satu yang paling berkomitmen dalam mengembangkan layanan berbasis digital dan memudahkan masyarakat adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kemendagri. Di edisi #HukumonlinePodcast kali ini, kami ngobrol langsung dengan Prof. Zudan Arif Fakrulloh, selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menjelaskan berbagai penyederhanaan dan kemudahan yang bisa kamu nikmati dalam layanan pengurusan dokumen kependudukan! Podcast kali ini merupakan konversi dari IG Live pada akun @klinikhukum. Ini highlights yang perlu kamu tau: 1. Digitalisasi dokumen kependudukan: 05:00 2. WNA bisa punya KPT-el? 11:22 3. Inovasi layanan administrasi kependudukan: 19:05 4. Perbedaan data KTP-el dan KK: 26:54 5. Pembetulan dan penggantian identitas: 28:55 6. KK untuk 1 Orang: 31:47 7. Syarat penggantian nama: 36:56 8. Apakah surat pengantar RT/RW masih diperlukan? 37:58 9. Asas Domisili : 42:25 10. Anak WNA murni lahir, bisa dilaporkan ke Dukcapil? 43:41 11. Bisakah tanda tangan di KTP-el diganti? 45:45 12. Jika NIK tidak valid: 47:20 13. Lembaga yang masih mensyaratkan fotokopi KTP-el 50:09 14. Mengapa masa berlaku WNA tidak seumur hidup? 53:12 15. Cara mengecek keaslian KK dan KTP: 54:53…

1
Eps. 30: Cara Hadapi Kasus Pertanahan Hingga Mafia Tanah 50:21

il y a 3 ans50:21

50:21

Tahukah kamu untuk menyelesaikan kasus pertanahan tidak selalu harus melalui jalur pengadilan. Lalu, bagaimana cara alternatifnya? Yuk simak obrolan Hukumonline Podcast bersama dengan Dr. Wardaniman Larosa, S.H., M.H., CLA., CTA, Founder WLP Law Firm yang dipandu oleh Erizka Permatasari, Legal Writer Hukumonline yang menjelaskan secara terperinci langkah-langkah apa yang bisa diupayakan saat menghadapi kasus pertanahan dan hingga mafia tanah. Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum. Highlights episode ini yang perlu kamu tau: Macam-macam hak atas tanah (02:46) Kasus pertanahan yang sering terjadi dan cara menyelesaikannya (07:31) Strategi dan langkah hukum saat berhadapan mafia tanah (21:08) Prosedur ubah HGB jadi Hak Milik (26:19) Sertifikat ganda (30:45) Urus sertifikat jika penjual sudah tidak tahu di mana (33:08) Tips menangani perkara tanah (36:51)…

1
Eps. 29: Ngobrolin Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Penataan Ruang di Indonesia 55:46

il y a 4 ans55:46

55:46

Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat, selama 5 tahun terakhir, sektor perkebunan, properti, dan infrastruktur menjadi penyumbang terbesar terjadinya konflik agraria. Tumpang tindih tata ruang, batas wilayah, dan perizinan kerap ditemui. Akibatnya, sengketa lahan dan penggusuran menjadi fenomena tak terhindarkan. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pemerintah memasukkan pengaturan tata ruang di dalam UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya. Namun, apakah langkah ini menjawab permasalahan mendasar rezim penataan ruang di Indonesia? Charlie Albajili, Pengacara Publik LBH Jakarta, akan menjawab persoalan tersebut di Hukumonline Podcast kali ini! Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum. Highlights episode ini yang perlu kamu tau: 1. Pentingnya regulasi penataan ruang di Indonesia : 3:35 2. Pengaturan hak-hak masyarakat terhadap penataan ruang di Indonesia pasca UU Cipta Kerja: 9:30 3. Permasalahan hukum penataan ruang pasca UU Cipta Kerja : 18:00 4. Penyelesaian sengketa penataan ruang pasca UU Cipta Kerja: 29:34 5. Bolehkah Pemerintah Daerah mengambil hak ulayat atas tanah untuk kepentingan umum? : 37:20 6. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan penataan ruang : 40:33 7. Upaya hukum jika tanah milik yang belum bersertifikat diklaim milik orang lain : 44:14 8. Permasalahan penggusuran paksa dalam praktik : 46:55…

1
Eps. 28 : Melek Hak Konsumen Agar Tak Dikelabui 47:01

il y a 4 ans47:01

47:01

Di masa pandemi seperti sekarang tentu belanja online banyak menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat karena memungkinkan pembeli untuk tetap di rumah saja. Namun, tidak adanya pertemuan langsung antara pembeli dan penjual ini melahirkan persoalan-persoalan tersendiri, di mana pihak konsumen sering kali dirugikan karena penjual yang tidak jujur dan memenuhi kewajibannya. Untuk itu, #HukumonlinePodcast kali ini menghadirkan Mas Ditho H. F. Sitompoel, selaku Partner pada Hotma Sitompoel Law Firm, yang akan mengupas isu-isu yang penting untuk kamu ketahui seputar perlindungan konsumen dalam belanja online ! Podcast kali ini merupakan konversi dari IG Live pada akun @klinikhukum . Ini highlights yang perlu kamu tau: 1. Yang termasuk konsumen dan pelaku usaha 03:56 2. Apa saja hak-hak konsumen? 08:21 3. Upaya hukum konsumen dalam menuntut haknya 14:13 4. Tips aman belanja online 18:33 5. Kekuatan putusan BPSK 22:19 6. Apakah rekening penjual bisa diblok jika melakukan penipuan? 24:00 7. Minta kompensasi tapi tak digubris oleh penjual 25:47 8. Jika pelaku usaha tak penuhi panggilan BPSK 27:35 9. Klausula baku dan perlindungan konsumen 29:58 10. Jika barang rusak, tapi tak tahu kesalahan penjual atau kurir 33:30 11. Penjual ‘ghosting’ saat pesanan tak sampai 34:37 12. Jika tak puas dengan putusan BPSK 35:46 13. Jika pelaku usaha tak diketahui, bagaimana cara gugatnya? 37:02 14. Ngaku barang ori, padahal kw 37:58 15. Refund baru diberikan setelah waktu yang dijanjikan 40:44 16. Tabungan di bank raib 41:20 17. Pembatalan putusan BPSK 42:11 18. Apakah BPSK berwenang menangani kasus wanprestasi? 43:00 19. Jika restoran tak cantumkan harga 43:45…

1
Eps. 27: Serba-serbi Tilang dan Sanksinya 44:47

il y a 4 ans44:47

44:47

Di tengah padatnya kendaraan yang melintas, tak sedikit pengendara yang enggan memakai helm, tak menyalakan lampu kendaraan di malam hari, melawan arus, membawa muatan berlebih, dan pelanggaran lainnya. Akibatnya, pengendara bisa ditilang dan harus menerima sanksi berupa-rupa tergantung bentuk pelanggarannya. Hukumonline Podcast berikut ini menghadirkan Abraham Rodo Suryono, S.H., Wakil Direktur LBH Mawar Saron Jakarta yang berbincang bersama Legal Editor Hukumonline Saufa Ata Taqiyya seputar aturan lalu lintas, tilang, dan sanksinya. Podcast ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum. Ini highlights topik untuk mempermudah kamu: Bentuk pelanggaran lalin yang sering dijumpai (03:08) Mekanisme tilang yang benar (5:28) Muatan materi lalin di PP 30/2021 (13:35) Tilang jika lupa bawa SIM (18:32) Tilang elektronik (20:07) Tempat melakukan tilang (21:51) Telat bayar pajak kendaran (23:08) Motor bekas ditilang (24:41) Knalpot berisik (26:46) Telat bayar pajak kendaraan (2) (28:30) Izin pasang rambu lalin (30:04) Jika penumpang terlibat kecelakaan (31:37) Jumlah batas minimal petugas tilang (33:34) Terobos lampu merah (34:14) Petugas yang berwenang menilang (37:51) Menyeberang sembarangan (38:58) Kelebihan muatan kendaraan ( overload ) (40:54)…

1
Ep. 26 : Memahami Hak-Hak Pekerja Pasca UU Cipta Kerja 42:13

il y a 4 ans42:13

42:13

Pasca UU Cipta Kerja, terdapat beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yang diubah, dihapus, dan/atau dimuat pengaturan baru baik dalam UU Cipta Kerja maupun peraturan pelaksananya. Beberapa hal yang diubah tersebut, diantaranya yaitu pengaturan upah minimum, pekerja kontrak, serta kompensasi bagi pekerja yang terkena PHK. Ida Bagus Adhitya Pudja, S.H., LL.M., partner Trifida at Law, akan menjawab dan menjelaskan hal-hal yang perlu kamu ketahui terkait perubahan-perubahan ketentuan ketenagakerjaan tersebut pasca UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya di Hukumonline Podcast kali ini! Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum. Highlights episode ini yang perlu kamu tau: 1. Nasib Pekerja PKWT Pasca UU Cipta Kerja : 2:10 2. Ketentuan Pengupahan Pasca UU Cipta Kerja : 7:17 3. Ketentuan PHK Pasca UU Cipta Kerja : 15:10 4. Konsekuensi Jika UMR Dihapus : 21:12 5. Resign, Berhak Dapat Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan? : 22:35 6. Perhitungan UPH Jika Cuti Saat Resign : 24:40 7. Perhitungan besaran JKP : 25:40 8. Wajibkah Perusahaan Mendaftarkan Pekerja dalam JKP? : 27:48 9. Jika Perusahaan Membayar Upah di Bawah Upah Minimum : 29:04 10. Sanksi jika perusahaan tidak mendaftarkan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan : 36:59 11. Sanksi Jika Pekerja Keluar sebelum Masa Kontrak Berakhir: 39:17…

1
Eps. 25: Izin Katering Lancar, Peluang Bisnis Makin Besar 54:11

il y a 4 ans54:11

54:11

Di masa pandemi seperti sekarang ini, masyarakat harus terus beradaptasi agar bisa seminimal mungkin melakukan aktifitas di luar rumah. Termasuk dalam berbisnis. Salah satu opsi bisnis rumahan yang bisa menjadi pilihan adalah bisnis katering rumahan. Karena tidak memerlukan tempat khusus untuk usaha mengingat seluruh aktifitas bisa dilakukan dari rumah, bisnis ini juga relatif lebih hemat dilihat dari sisi permodalan. Namun, layaknya bisnis pada umumnya, bisnis katering rumahan pun mempunyai aspek perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Perizinan ini bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban hukum semata, namun juga bisa mendatangkan nilai jual tersendiri untuk bisnis katering rumahan. Febrina Artineli, konsultan Easybiz, menjelaskan apa saja keuntungan punya izin bagi bisnis katering rumahan dan bagaimana seluk beluk perizinannya di Hukumonline Podcast kali ini! Podcast kali ini merupakan konversi dari Facebook Live akun @klinikhukum. Highlights episode ini yang perlu kamu tau: 1. Perbedaan restoran, katering, dan kedai: 03:26 2. Kenapa izin usaha penting? 05:49 3. Jenis perizinan untuk katering dan langkah mengurusnya 10:38 4. Perlukan sertifikat BPOM? 16:12 5. Jika lokasi PT dan lokasi dapur berbeda, ikut mana izinnya? 19:04 6. Ribet nggak ngurus izinnya? 22:58 7. Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk perizinan: 28:25 8. Minimal punya berapa koki yang tersertifikasi? 30:04 9. Kalau katering mau gabung platform ojol: 32:40 10. Mungkin nggak ada razia izin? 33:46 11. Apa itu sistem zonasi? 36:57 12. Sertifikat hygiene: 39:59 13. Katering sudah jalan, tapi ternyata tak sesuai zonasi, harus bagaimana? 42:47 14. Uji lab gagal, harus ulang lagi: 46:05 15. Sertifikat hygiene milik pegawai, bisa dipakai? 49:23 16. Bagaimana caranya mengecek zonasi? 50:14…

1
Eps. 24: Seluk Beluk Perpajakan dan Fungsinya 53:52

il y a 4 ans53:52

53:52

Udah bulan Maret aja nih, waktunya lapor SPT gais! Eh tapi bentar deh.. sebenarnya kenapa sih kita wajib bayar pajak? Fungsinya apa? Terus kalau ngga lapor, emang ada sanksinya? Di Hukumonline Podcast episode ini, kamu bakal dapat insights baru soal dunia perpajakan dengan pembicaraan yang ringan dan mudah dipahami bersama dengan Rischo Genio Septianto, Tax Consultant dari MUC Consulting yang dipandu oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, Legal Editor Hukumonline. Enjoy the podcast! Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum. Ini highlights topik untuk mempermudah kamu: Pajak dalam kehidupan sehari-hari (04:10) Fungsi bayar pajak? (13:05) Sanksi ngga bayar pajak (15:04) Pajak Penghasilan ASN (18:56) Pajak restoran (20:06) Perbedaan pajak dan retribusi (21:19) Penggelapan pajak (22:55) Pajak untuk content creator atau freelancer (27:11) Cara buat NPWP (31:11) Pajak bagi WNA yang bekerja di Indonesia (36:54) Pajak bagi UMKM (39:45) Pajak bagi PT yang berkegiatan usaha ekspor-impor (43:00) Pajak untuk warung makan (44:55) Potongan bunga bank (47:27) Cara Hitung Pajak Penghasilan ASN (49:17)…

1
Eps. 23: Mencari Keadilan bagi Penyintas KDRT Psikis 41:44

il y a 4 ans41:44

41:44

Kebanyakan orang beranggapan bahwa bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hanya kekerasan fisik. Padahal, KDRT juga dapat berbentuk kekerasan psikis, lho! Selain banyak yang belum menyadari bahwa kekerasan psikis juga termasuk KDRT, terkadang si korban juga tidak sadar bahwa ia ternyata merupakan korban KDRT psikis karena ‘luka’nya tidak terlihat kasat mata. Dalam praktiknya, bagaimana sih penanganan kasus KDRT Psikis? Bagaimana pembuktiannya? Apa saja kendala yang ditemui saat menangani kasus KDRT Psikis? Justitia Avila Veda, mitra Advokat Pro Bono KONEKSI, akan menjawab dan menjelaskan hal-hal yang perlu kamu tahu mengenai KDRT Psikis serta menceritakan kasus-kasus KDRT Psikis yang pernah ia tangani di Hukumonline Podcast kali ini! Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum. Highlights episode ini yang perlu kamu tau: 1. Pengaturan Kekerasan Psikis di UU KDRT : 03:16 2. Pembuktian Adanya KDRT Psikis : 04:44 3. Pendampingan Korban KDRT Psikis: 07:30 4. Realita Kondisi Korban Kekerasan Psikis KDRT di Indonesia : 10:12 5. Ketika Korban KDRT berubah menjadi 'Pelaku' KDRT : 13:34 6. Tantangan Pembuktian Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga : 15:20 7. Upaya Hukum terhadap Kasus KDRT : 17:34 8. Verbal Abuse , Termasuk KDRT Psikis? : 19:46 9. Daluwarsa Penuntutan KDRT Psikis : 21:12 10. Cara Mendapatkan Bantuan Psikologi bagi Korban KDRT Psikis : 22:59 11. Anak sebagai Saksi KDRT Psikis : 25:20 12. Bila Polisi 'Menolak' Aduan KDRT Psikis : 26:21 13. Pentingnya Pemulihan Psikis Korban KDRT Psikis : 29:58 14. Ragam Bantuan Hukum yang Diberikan oleh Advokat Pro Bono : 32:07 15. Bila Laki-Laki menjadi Korban KDRT Psikis : 35:15 16. Agar Kasus KDRT Tak Menjadi Fenomena Gunung Es : 36:06…

1
Eps. 22 : Gimana Pembuktian Kekerasan Psikis Pada KDRT? 46:14

il y a 4 ans46:14

46:14

Sering denger cerita asisten rumah tangga (ART) yang dihina dan direndahkan majikannya? Atau bahkan dianiaya? Kamu juga bisa kok ikut melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka! Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) telah mengatur tegas bahwa ART juga merupakan anggota keluarga yang dilindungi dari KDRT. Apa saja yang jadi hak ART korban KDRT? Bagaimana cara memperjuangkannya? Siapa yang bisa ikut membantu? Flora Dianti, mitra Advokat Pro Bono KONEKSI, akan menjawab tuntas semua pertanyaan-pertanyaan tadi dan menjelaskan hal-hal lain yang perlu kamu tahu seputar KDRT terhadap ART di Hukumonline Podcast kali ini! Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum. Highlights episode ini yang perlu kamu tau: 1. Pengertian dan lingkup KDRT: 02:41 2. Definisi “menetap” dalam konteks Asisten Rumah Tangga (ART): 08:26 3. Pembuktian Kekerasan Psikis: 15:29 4. Penelantaran ekonomi: 18:40 5. Perlindungan saksi dan korban KDRT: 25:27 6. Kesulitan ART dalam melaporkan KDRT: 30:53 7. Gugatan imateriil terhadap penganiayaan psikis: 34:00 8. Memproses di jalur pidana atau perdata sama saja: 36:06 9. Jika ART tidak Digaji, termasuk KDRT? 37:25 10. Jika Jadi Korban Tapi Takut Buka Aib: 39:24…

1
Eps. 21: Berani Lapor KDRT, Ini Langkah Hukumnya 51:30

il y a 4 ans51:30

51:30

Meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama masa pandemi ini tentu harus menjadi perhatian serius. Meskipun banyak kasus KDRT yang terjadi, hanya sedikit sekali yang dilaporkan dan diproses secara hukum. Melalui Hukumonline Podcast berikut ini menghadirkan Romy Leo Rinaldo, Mitra Advokat Pro Bono KONEKSI berbincang bersama Erizka Permatasari, Legal Writer Hukumonline mengenai aspek hukum dari tindak pidana KDRT dan cara melaporkannya. Podcast kali ini merupakan konversi dari Instagram Live akun @klinikhukum. Ini highlights topik untuk mempermudah kamu: Apa itu KDRT? (05:02) Siapa saja korban KDRT? (08:08) Bantuan hukum bagi korban KDRT (11:55) UU KDRT diatur di mana? (16:36) Delik aduan absolut atau relatif? (17:12) Adakah suami jadi korban KDRT? (19:43) Penderitaan psikis (20:52) Tetangga melaporkan KDRT (24:32) Daluwarsa KDRT (27:29) Kekerasan verbal (29:44) Korban anak di bawah umur (30:46) Bukti visum (33:45) KDRT dalam perkawinan siri (34:35) Irisan UU Perlindungan Anak (36:02) Anak angkat jadi korban (37:17) Saksi anak di bawah umur (38:15) Memilih gugat cerai (39:03) Marital rape (40:56) Rehabilitasi korban (42:12) Pelaku anak di bawah umur (43:16) Korban luka berat (45:15) ART jadi korban (46:25) Selingkuh tak mau cerai (47:08)…

1
Eps.20 : Yakin Data Pribadi Kamu Aman di Internet? 53:32

il y a 4 ans53:32